Sebagai bagian dari proyek listrik 10.000 MW, ditetapkan salah satu pembangkit listrik akan dibangun di Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau. Ditargetkan pada tahun 2009 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara ini akan sudah beroperasi. Sayangnya kendala yang dihadapi oleh tim pembangunan yang didukung oleh Pemda Kabupaten Pulang Pisau saat ini adalah pembebasan lahan PLTU yang belum selesai sepenuhnya. Dari target 50 Ha untuk lokasi pembangunan, berkembang menjadi 63 Ha dan masih ada sekitar 11,3 Ha yang belum selesai proses ganti ruginya karena ada masalah kepemilikan.

Biaya yang diperlukan untuk pembangunan PLTU berukuran 2 x 60 MW (Mega Watt) ini diperkirakan sekitar 1,2 Triliun Rupiah. PLTU ini diharapkan akan menjadi sumber pasokan baru untuk menambah kapasitas jaringan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (grid Kalselteng). Hal ini mengingat sampai saat ini, sumber utama grid Kalselteng yaitu PLTU Asam-asam sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik di dua provinsi ini. Terbukti dengan sangat seringnya terjadi pemadaman listrik di kota-kota yang menjadi bagian dari grid ini. Memang masalah pasokan listrik bukan hanya menjadi persoalan di wilayah Kalimantan tetapi telah menjadi isu nasional sehingga pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pengembangan listrik 10.000 MW (PLN memang merupakan salah satu BUMN yang mewarisi kebobrokan pengelolaan sumberdaya di bidang kelistrikan dan termasuk yang paling banyak menghadapi masalah karena kesalahan di masa lalu termasuk tingginya tingkat KKN. Ini bisa dilihat di sini).

Dalam Rencana Umum Kelistrikan Nasional (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1213 K/31/MEM/2005), sistem kelistrikan di propinsi Kalimantan Tengah telah terkoneksi dengan baik melalui jaringan transmisi 150 kV menjadi wilayah kesisteman Kalimantan Selatan – Tengah. Rasio elektrifikasi di kedua wilayah ini pada tahun 2004 baru mencapai 52,9 %, direncanakan rasio elektrifikasi akan ditingkatkan terus.

Salah satu permasalahan dalam peningkatan rasio elektrifikasi di daerah dengan karakteristik pemukiman yang menyebar dalam rentang wilayah yang luas seperti Propinsi Kalimantan Tengah adalah biaya investasi jaringan transmisi yang tinggi. Sebagai contoh kasus, untuk melistriki desa-desa tertinggal di Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik pemukiman menyebar sejumlah 845 desa atau sekitar 59 % dari total desa yang ada diperlukan biaya investasi transmisi  Rp 1 milyar/km.

Informasi tentang listrik 10.000 MW dapat dilihat di sini .

Informasi tentang pembangunan PLTU Bahaur dapat dilihat di sini .

Biaya 1,2 Triliun tersebut diperkirakan termasuk dalam infrastruktur dan penyambungan rangkaian PLTU sehingga dapat masuk ke dalam grid Kalselteng. Sayangnya, karena dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan utama di grid Kalselteng, maka daerah atau kota atau wilayah lain yang tidak termasuk dalam grid ini masih harus menunggu lebih lama lagi (di atas tahun 2009) untuk dapat memperoleh pasokan listrik dengan biaya yang murah (sebagian wilayah ini kemudian mengandalkan pembangkit listrik bermesin diesel yang ditempatkan di kota-kota utama seperti Muara Teweh, Purukcahu, Sukamara dll). Ini termasuk ribuan desa yang ada di Kalimantan Tengah yang sampai saat ini masih mengandalkan keberadaan pembangkit listrik swadaya yang sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak yang biaya pembangkitannya berkali lipat listrik dari PLN yang semakin dipersulit dengan krisis bahan bakar saat ini.

Solusi dari permasalahan ini adalah pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa. Model ini dikenal dengan nama  sistem “Energy Self-Sufficient Village”, atau di Indonesia dikenal sebagai ”Desa Mandiri Energi”. Salah satu keunggulan komparatif desa mandiri energi adalah sumber energinya yang bersifat terbarukan (renewables energy) dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan (self service).

Pada dasarnya terdapat berbagai jenis sumber energi terbarukan yang dapat digunakan dalam penyediaan pasokan listrik di desa mandiri energi. Sumber-sumber energi tersebut adalah sumber energi air, angin, matahari, biomassa dan biogas. Diantara sumber-sumber energi tersebut, sumber energi yang relatif mudah digunakan dengan teknologi yang telah tersedia (proven technology) adalah sumber energi air melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Untuk mengetahui berbagai sumber energi yang dapat dikembangkan dapat dilihat di sini .

Untuk mengetahui mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat dilihat di sini, di sini ,

Untuk mengetahui mengenai pembangkit listrik tenaga surya dapat dilihat di sini .

Dalam konteks wilayah Kalimantan Tengah dengan persebaran wilayah berpenghuni (kampung atau desa atau kota-kota kecamatan) yang sangat luas, maka pengembangan PLTM dan PLTS sebenarnya memberikan keuntungan yang lebih besar karena pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dirasakan segera oleh masyarakat. Memang dari segi investasi, perhitungan yang lebih matang termasuk dari studi kelayakan harus dilakukan dengan cermat.

Sebagai ilustrasi sangat kasar, biaya pembangunan PLTS Bahaur yang mencapai 1,2 Triliun (1.200 Miliar) untuk 2 x 60 MW (120 MW), berarti per MW (1000 KW) diperlukan 10 Miliar, atau 1 KW (1000 Watt) diperlukan 10 juta. Bila menggunakan PLTM, biaya per KW diperkirakan adalah 5 juta (lihat di sini ). Sementara untuk PLTS, modul dengan kapasitas 50 Wpp (Watt peak per peak) diperkirakan seharga 4-6 juta sehingga biaya pembangkitan per KW menjadi sekitar 20 unit x 4 juta (harga terendah) atau sekitar 80 juta. Memang menjadi mahal sekali, tetapi harus diingat bahwa 80 juta ini sebenarnya menjadi efisien karena dalam jangka panjang (usia komponen PLTS minimal harus bisa mencapai 25 tahun) tidak diperlukan sumber bahan bakar yang harus dibeli (bandingkan dengan batubara untuk PLTU), perawatan yang minim (PLTU dan PLTM masih memerlukan komponen struktur sipil yang harus dirawat dengan baik), serta merupakan sumber energi ramah lingkungan (PLTM juga termasuk di dalamnya) sehingga memungkinkan dikembangkan Clean Development Mechanisme (CDM) sebuah pola pembangunan berbasis pengembangan berkelanjutan. 

PLTS selama ini telah diimplementasikan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah terutama sebagai bagian dari proyek pembangunan di bawah Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) atau Kementerian Daerah Tertinggal. Sifat proyek biasanya pengadaan beberapa peralatan PLTS yang kemudian dibagikan kepada masyarakat di desa-desa di pedalaman jadi bersifat satuan. Yang mungkin bisa dipikirkan oleh Pemerintah di Kalimantan Tengah sebenarnya adalah membuat sebuah model PLTS yang terintegrasi yang disatukan di suatu lokasi baru kemudian disebarkan ke masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan bersama. Sementara itu PLTM masih menghadapi kendala pada pengembangan yang membutuhkan tenaga-tenaga penggerak termasuk pengadaan peralatannya. Pemerintah di Kalimantan Tengah mungkin mengalami kesulitan karena sedikit staf yang memahami bagaiman implementasi PLTM untuk wilayah-wilayah terpencil. Tentang implementasi PLTS skala besar dapat dilihat di sini.  

Memang PLTM sendiri melibatkan beberapa unsur pembangunan mulai dari kelistrikan sampai struktur sipilnya yang mengakibatkan diperlukan tenaga-tenaga lintas sektoral untuk implementasi. Masalah lain adalah karena memang selama ini masalah listrik merupakan hak prerogratif dari PLN (dan cabang-cabangnya di daerah) sehingga Pemerintah Daerah lambat mengantisipasi ketika krisis energi terjadi.Tetapi, melihat besaran biaya implementasi yang lebih murah dibandingkan membangun PLTU besar di satu lokasi (yang belum ketahuan kapan sampainya ke lokasi-lokasi penduduk di wilayah terpencil), sebenarnya pengembangan PLTM sangat potensial untuk mempercepat akses murah terhadap listrik untuk penduduk di wilayah pedalaman.

Demikian pembuka tulisan tentang sumberdaya energi di Kalimantan Tengah ini. Lain kali kita lanjutkan.... (Wawan Wiraatmaja)

Average user rating

   (0 vote)

Display 2 of 2 comments